SHARE

istimewa

Sementara itu, Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah terakhir yang memang sudah dipikirkan dengan sangat matang dan terpaksa harus diambil tanpa ada jalan lain.

"Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diresmikan pemerintah sangat berkorelasi dengan menjaga kekuatan fiskal nasional karena sejauh ini APBN terus saja terbebani," kata Sri.

Sri menjelaskan ketika APBN bisa dilonggarkan, bisa menjadi sangat bermanfaat untuk dialokasikan kepada hal lain yang sifatnya lebih produktif, termasuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional pascapandemi COVID-19.

seusai resmi menyesuaikan harga BBM, pemerintah fokus melakukan mitigasi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat rentan. Hal itu menjadi bukti nyata pemerintah hadir untuk rakyat agar daya beli tetap terjaga.

"Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga," jelasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menerangkan bahwa penyaluran bantalan sosial yang terus digencarkan pemerintah sudah tepat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar ancaman inflasi tidak terlalu berdampak berat dengan keterjagaan daya beli masyarakat.

“Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin," kata Agus.

Meski demikian, Agus mengimbau ada pemantauan data terkait penerima manfaat supaya kebijakan tersebut menjadi lebih optimal.

"Penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif," kata Agus

Halaman :